Pengadilan Agama Kuala Pembuang Ikuti Sosialisasi Pelaksanaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Semester I Tahun 2026

Kuala Pembuang | pa-kualapembuang.go.id

Seruyan – Selasa, 30 Juni 2026. Pengadilan Agama Kuala Pembuang mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Pengadilan Agama Kuala Pembuang diwakili oleh Ruli Arif Fahruzi, S.T., selaku Teknisi Sarana dan Prasarana. Sosialisasi ini diikuti oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan keseragaman dalam pelaksanaan pengawasan serta pengendalian Barang Milik Negara.

Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan, menyusun, dan menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Pengelola Barang.

Dalam sosialisasi dijelaskan bahwa Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara merupakan salah satu indikator penting yang menjadi objek penilaian oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Indeks Penilaian Aset (IPA). Oleh karena itu, setiap satuan kerja diharapkan dapat menyusun laporan secara tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendukung pengelolaan aset negara yang akuntabel dan berkualitas.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Pengadilan Agama Kuala Pembuang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara melalui pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang tertib administrasi, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Diharapkan hasil sosialisasi ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester I Tahun 2026 sehingga mendukung terwujudnya tata kelola aset negara yang efektif, efisien, dan akuntabel. (Redaksi/Rul)